Perbesar

Gantanews.co – Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Fraksi Partai Golkar, Yulius Heri Susanto, angkat bicara terkait pro dan kontra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik.

Menurut Yulius, program unggulan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, pada dasarnya merupakan langkah besar dengan tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Ia menegaskan bahwa MBG bukan sekadar janji kampanye, melainkan program yang telah dirancang secara matang dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta didukung kebijakan dari DPR RI.

“Program ini sudah melalui perencanaan matang. Jadi menurut saya, bukan programnya yang salah. Yang perlu dibenahi adalah tata kelola dan pengawasannya,” ujar Yulius, Jumat (19/7/2026).

Salah satu persoalan yang disorot adalah kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yulius menilai, satu dapur SPPG saat ini terlalu terbebani karena harus melayani hingga sekitar 2.000 siswa.

“Kalau satu dapur melayani terlalu banyak siswa, tentu beban operasionalnya berat. Perlu ada penambahan dapur SPPG baru agar distribusi makanan lebih efektif, kualitas tetap terjaga, dan pelayanan maksimal,” tegasnya.

Selain itu, Yulius mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk lebih aktif melakukan survei lapangan. Ia menilai, kebutuhan tiap daerah tidak bisa disamaratakan karena perbedaan kondisi sosial, budaya, serta pola konsumsi masyarakat.

“BGN harus benar-benar memetakan kebutuhan di setiap wilayah. Jangan memakai pendekatan yang sama untuk semua daerah. Di satu daerah mungkin nasi adalah kebutuhan utama, tapi di daerah lain bisa diganti dengan roti atau sumber karbohidrat lain yang lebih sesuai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yulius menyoroti dampak ekonomi dari program MBG yang dinilai sangat signifikan. Ia menyebut program ini mampu menciptakan perputaran ekonomi dari tingkat bawah, mulai dari petani hingga peternak lokal.

“Efek program ini luar biasa. Petani padi, petani sayur, hingga peternak punya pasar yang jelas untuk hasil produksi mereka. Ini membuat roda ekonomi bergerak. Uangnya berputar dari masyarakat dan kembali lagi ke masyarakat,” ungkapnya.

Tak hanya itu, program MBG juga dinilai berpotensi membuka lapangan kerja baru. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tantangan pengangguran yang masih ada, program ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penyerapan tenaga kerja.

“Dengan adanya MBG, penyerapan tenaga kerja bisa meningkat. Banyak pekerjaan dalam ekosistem MBG yang tidak membutuhkan keahlian khusus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pekerjaan seperti pencucian wadah makanan, penyiapan hidangan, hingga distribusi dapat langsung dikerjakan oleh masyarakat sekitar.

“Semua pekerjaan itu bisa dilihat, dipelajari, dan langsung dikerjakan masyarakat,” tambahnya.

Yulius juga mengingatkan agar masyarakat melihat program MBG secara lebih luas, tidak hanya dari sisi teknis di lapangan. Ia menekankan pentingnya perspektif makro dalam menilai program tersebut.

“Kalau dilihat dari sisi anggaran memang besar, tetapi peruntukannya jelas dan manfaatnya meluas ke masyarakat,” katanya.

Menurutnya, anggaran yang digelontorkan pemerintah akan kembali berputar melalui rantai ekonomi, mulai dari pengadaan bahan baku, distribusi, hingga penyerapan tenaga kerja di daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan agar persoalan yang muncul tidak serta-merta dijadikan alasan untuk menyalahkan program secara keseluruhan. Ia menilai, akar permasalahan justru terletak pada oknum pengelola yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

“Kalau ada masalah, evaluasi pengelolanya. Jangan langsung menyalahkan programnya. Program ini bagus, niatnya baik, manfaatnya nyata. Tinggal bagaimana pengawasan diperketat agar tidak ada oknum yang merusak kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. (dny)