Teka-Teki Januari 2023: Pencabutan PPKM dan Reshuffle Kabinet, Mana yang Lebih Dulu Diputuskan Presiden?
GANTANEWS.CO – Ada dua keputusan penting yang ditunggu publik pada awal Januari 2023. Kedua keputusan itu hampir pasti akan diumumkan Presiden Joko Widodo, yakni pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Reshuffle Kabinet.
Disebut hampir pasti, lantaran isu kedua hal itu terus mencuat dan ramai dibincangkan dipenghujung tahun ini. Bahkan terkait PPKM, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan pemerintah pasti akan mencabut PPKM setelah menerima hasil evaluasi.
“PPKM memang akan dicabut, tapi tunggu sebentar ya. Artinya karena dianggapnya sudah landai, jadi menunggu hasil evaluasi Nataru (Natal dan Tahun Baru) ya,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Istana Wapres Jakarta pada Kamis, (29/12).
Wapres Ma’ruf pun meminta agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. “Vaksinasi harus tetap jalan terus ya, untuk kekebalan masyarakat itu,” tambah Wapres.
Sementara, terkait Reshuffle Kabinet, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memberi isyarat kemungkinan adanya Reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Diketahui, isu ini mencuat setelah lembaga survei Charta Politika Indonesia menyebut mayoritas publik setuju Jokowi merombak kabinetnya.
“Mungkin (ada reshuffle),” ujar Jokowi singkat saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Desember 2022.
Berbeda dengan PPKM, isu perombakan kabinet pada Januari mendapat tanggapan beragam. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang ‘cuek bebek’.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, perombakan kursi menteri adalah hak prerogatif presiden. Menurutnya, jika Jokowi ingin me-reshuffle kabinet, itu adalah kewenangan dirinya yang mengerti kinerja para menteri.
“Saya kira reshuffle jangan jadi isu ya. Kalau mau reshuffle, ya ‘reshuffle’,” katanya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu, 28 Desember 2022.
Desakan agar Jokowi harus melakukan evaluasi menterinya justru datang dari partai Jokowi sendiri, PDIP.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden untuk mengevaluasi menteri-menterinya. Djarot menilai evaluasi terhadap menteri itu dimaksudkan agar kabinet saat ini bisa mendukung penuh kebijakan Jokowi.
PDIP, bahkan meminta khusus dua menteri dari Partai NasDem di kabinet dievaluasi, yakni Menteri Pertanian (Menpan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Beberapa kebijakan kedua kementerian itu dinilai Djarot tak sejalan dengan visi dan misi Jokowi.
Sikap PDIP yang terus mendesak Jokowi melakukan evaluasi menteri ditanggapi Partai NasDem dengan mengatakan bahwa kinerja dua menteri itu baik.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut kinerja dua menteri asal partainya berjalan baik-baik saja.
Meski begitu, pihaknya mengatakan kebijakan mengevaluasi dan mengganti kursi menteri adalah wewenang presiden. Pihaknya tak menampik ada partai lain yang menginginkan kursi menteri yang saat ini diduduki fraksi NasDem, Syarhrul Yasin dan Siti Nurbaya.
“Evaluasi itu dari Presiden. Apalagi kalau ada partai yang ingin meminta NasDem dikeluarkan, mengincar kursi yang diduduki NasDem, itu hal yang menjadi kewenangan Presiden,” ujarnya.(ganta)
Follow me in social media:
