Perbesar

Gantanews.co – Pemerintah Skotlandia mengumumkan larangan penggunaan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp di perangkat resmi yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk urusan pekerjaan. Keputusan ini disampaikan pada Selasa (17/12) oleh Wakil Menteri Pertama Kate Forbes, dengan tujuan memperkuat perlindungan terhadap informasi sensitif pemerintah.

Larangan ini tidak hanya terbatas pada WhatsApp, tetapi juga mencakup aplikasi lain seperti Signal dan Facebook Messenger. Menurut Forbes, meski penggunaan WhatsApp sempat dimaklumi selama pandemi Covid-19 karena situasi yang mendesak, langkah ini diambil berdasarkan hasil tinjauan yang menunjukkan risiko keamanan signifikan dalam penggunaannya.

Masalah Transparansi dan Etika

Keputusan ini diambil menyusul insiden yang melibatkan kebocoran pesan pribadi sejumlah politisi di Inggris. Pesan-pesan tersebut memicu kritik karena menggunakan bahasa kasar dan memalukan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dokumen resmi pemerintah.

Di Skotlandia, kontroversi serupa juga mencuat. Mantan Menteri Pertama Nicola Sturgeon dan beberapa pejabat senior lainnya mendapat kritik tajam setelah terungkap bahwa mereka mengirimkan banyak pesan terkait urusan pemerintahan melalui aplikasi perpesanan selama pandemi. Pesan-pesan yang tidak dihapus menjadi risiko kebocoran data yang serius.

Salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah kebocoran pesan dari Humza Yousaf, yang saat itu menjabat Sekretaris Kesehatan Skotlandia. Pesan-pesan tersebut memperlihatkan penggunaan bahasa kasar terhadap mantan anggota parlemen Partai Buruh Neil Findlay dan seorang pengacara senior Skotlandia. Insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme pejabat publik dalam berkomunikasi.

Aplikasi Resmi untuk Komunikasi Aman

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Skotlandia menetapkan bahwa hanya aplikasi yang disetujui secara resmi yang boleh digunakan untuk komunikasi resmi di perangkat milik PNS. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kebocoran informasi sensitif dan memastikan dokumentasi yang lebih baik atas komunikasi pemerintahan.

Larangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Skotlandia untuk meningkatkan keamanan informasi sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap etika dan profesionalisme pejabat publik. (red)