Perbesar

Gantanews.co – Kebijakan distribusi gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diusung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus menuai polemik. Mulai dari kebingungan Bahlil menjelaskan skema kebijakannya sendiri, kegaduhan di lapangan yang memakan korban jiwa, hingga intervensi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengecer diaktifkan kembali. Simak rangkuman lengkapnya berikut ini.

Bahlil Bingung Jelaskan Skema Pengecer Jadi Sub Pangkalan

Kebijakan Bahlil menghapus mata rantai pengecer dalam distribusi gas elpiji 3 kg awalnya dianggap tidak pro-rakyat kecil. Setelah mendapat banyak kritik, Bahlil mencoba meluruskan maksud kebijakannya dengan mengklaim bahwa pengecer akan dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan. Namun, lucunya, Bahlil sendiri tampak bingung menjelaskan bagaimana skema perubahan tersebut akan dijalankan.

“Kita akan naikkan pengecer menjadi sub pangkalan dengan persyaratan yang tidak susah,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (3/2).

Namun, ketika ditanya lebih detail, ia terlihat seperti kebingungan dan berdalih masih perlu berdiskusi dengan PT Pertamina.

“Saya nanti rapat dengan Pertamina. Kalau pengecer-pengecer yang sekarang sudah bagus, kita kasih izin sementara tanpa biaya,” tambahnya.

Sebelumnya, Bahlil sempat menyatakan bahwa pengecer akan dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Namun, syaratnya ternyata sangat berat, seperti memiliki tempat usaha seluas 165 meter persegi, kendaraan operasional, hingga deposito minimal Rp750 juta. Syarat-syarat ini dinilai tidak realistis bagi pengecer kecil.

Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Picu Kegaduhan dan Korban Jiwa

Kebijakan baru ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga kegaduhan di lapangan. Di Tangerang, misalnya, aksi protes terjadi di pangkalan gas elpiji setelah warga kecewa karena tidak mendapatkan jatah gas. Adu mulut antara warga dan sopir truk pengangkut gas pun tak terhindarkan.

Tragisnya, kebijakan ini juga memakan korban jiwa. Yonih (62), seorang ibu paruh baya asal Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia usai kelelahan mengantre gas elpiji 3 kg. Yonih, yang berjualan nasi uduk, harus bangun subuh untuk berjualan sebelum mengantre gas.

“Dia kelelahan, sempat duduk sebelum pulang, lalu terjatuh dan tak sadarkan diri,” kata Dedi, kerabat korban seperti dikutip dari Liputan 6 pada Selasa (4/2).

Kejadian ini semakin mempertegas bahwa kebijakan distribusi gas elpiji 3 kg dinilai tidak pro-rakyat, terutama bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada komoditas bersubsidi ini.

Presiden Prabowo Turun Tangan, Pengecer Diaktifkan Kembali

Menyikapi polemik yang semakin memanas, Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan. Melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo menginstruksikan Bahlil untuk mengaktifkan kembali pengecer gas elpiji 3 kg.

“Presiden meminta pengecer diaktifkan kembali sembari diproses menjadi sub pangkalan resmi Pertamina,” jelas Dasco, Selasa (4/2).

Dasco juga menegaskan bahwa stok gas elpiji 3 kg sebenarnya tidak langka. Namun, masalahnya terletak pada distribusi dan regulasi yang belum tertata dengan baik.

“Kami sedang mengatur regulasi agar harga gas elpiji 3 kg tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Apa yang Bisa Dipetik dari Polemik Ini?

Polemik kebijakan gas elpiji 3 kg ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Kebijakan yang tidak dipikirkan matang-matang dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, bahkan memakan korban jiwa. Intervensi Presiden Prabowo menunjukkan bahwa suara rakyat kecil harus didengar, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (red)