Heboh, Sampai Dikomen Mahfud MD, Menteri yang Pernah Jadi Anggota DPR RI dari Dapil Lampung Ini Diduga Gunakan Kop Surat Kementerian untuk Acara Keluarga

Perbesar

Gantanews.co – Sebuah surat undangan yang diduga dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto sedang menjadi sorotan publik. Surat ini mengundang para kepala desa dan ketua RT di Kecamatan Kramatwatu dan mengandung kop resmi Kementerian serta stempel bergambar Garuda.

Surat bernomor 19/UMM.02.03/X/2024 tersebut ditandatangani oleh Yandri Susanto pada 21 Oktober 2024. Undangan ini ditujukan kepada kepala desa, sekretaris desa, ketua RW, ketua RT, kader PKK, serta Posyandu se-Kecamatan Kramatwatu. Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa acara yang diundang adalah peringatan haul ke-2 Almarhumah Hj Biasmawati Binti Baddin (ibunda Yandri), peringatan Hari Santri, serta tasyakuran di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun. Acara akan berlangsung pada 22 Oktober 2024, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Salah seorang pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang mengonfirmasi keberadaan undangan tersebut.

“Iya, ada undangan di rumah Pak Yandri, tetapi hanya untuk Kecamatan Kramatwatu. Semua yang diundang mulai dari kepala desa hingga kader PKK,” kata pengurus yang tidak ingin disebutkan namanya.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Yandri Susanto maupun Kementerian Desa mengenai surat undangan tersebut. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, ikut memberikan komentar melalui akun X-nya. Mahfud menyatakan bahwa penggunaan kop kementerian untuk urusan pribadi adalah suatu kesalahan.

“Kalau benar surat ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga seperti haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya, hati-hati,” tulisnya pada Selasa (22/10).

Cuitan Mahfud ini juga mengundang perhatian anggota DPR RI dari PDIP, Bonnie Triyana, yang mempertanyakan apakah acara ini terkait dengan pencalonan istri Pak Menteri sebagai Bupati Serang.

“Apakah ada kaitannya dengan pencalonan istri Pak Menteri sebagai Bupati Serang?” ujarnya di akun X.

Kejadian ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang etika penggunaan fasilitas negara dan batasan dalam mengundang acara, khususnya yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Publik kini menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait mengenai isu ini. (red)