Perbesar

Gantanews.co – Sepanjang tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menggelar operasi tangkap tangan (OTT) untuk membongkar berbagai kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbagai pejabat daerah terjerat kasus korupsi yang melibatkan suap, gratifikasi, hingga pemerasan terhadap pegawai.

Berikut adalah beberapa kasus OTT besar yang dilakukan KPK sepanjang 2024 yang berhasil Gantanews.co rangkum:

1. OTT Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga

• Kasus: Suap pengadaan barang dan jasa.
• Tanggal OTT: 11 Januari 2024.
• Perkembangan: Erik Adtrada dijatuhi hukuman empat tahun penjara, denda Rp300 juta, dan wajib membayar uang pengganti sebesar Rp2,4 miliar.

2. OTT Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor

• Kasus: Pemerasan dengan memotong insentif pegawai.
• Tanggal OTT: 25 Januari 2024.
• Perkembangan: Ahmad Muhdlor divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp300 juta, dan harus membayar uang pengganti senilai Rp1,4 miliar.

3. OTT Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor

• Kasus: Gratifikasi terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
• Tanggal OTT: 8 Oktober 2024.
• Perkembangan: KPK tengah menyelidiki lebih lanjut kasus ini, termasuk menggeledah beberapa lokasi untuk mengumpulkan barang bukti.

4. OTT Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah

• Kasus: Pemerasan terhadap pegawai untuk pendanaan Pilkada 2024.
• Tanggal OTT: 23 November 2024.
• Perkembangan: KPK telah menggeledah beberapa lokasi terkait kasus ini untuk menemukan alat bukti tambahan.

5. OTT Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa

• Kasus: Pemotongan anggaran di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru.
• Tanggal OTT: 3 Desember 2024.
• Perkembangan: KPK masih dalam proses mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di beberapa lokasi.

Sepanjang 2024, KPK menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi, termasuk menindak para pelaku tanpa pandang bulu. Setiap OTT yang dilakukan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi peringatan bagi pejabat lainnya untuk menjunjung tinggi integritas.

Dengan berbagai kasus yang terungkap, KPK diharapkan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. (red)