Gantanews.co — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Jumat (17/4/2026).
Baca juga: Gala Dinner FISIP Unila Sambut Delegasi BKS PTN Barat, Perkuat Kolaborasi Antar Kampus
Mengusung tema “Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Kedaulatan Bangsa Indonesia”, Wagub Jihan menegaskan bahwa pembangunan saat ini tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Menurutnya, konsep pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata sehari-hari. Pasalnya, berbagai persoalan lingkungan dan sosial masih menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi mendatang.
Dalam paparannya, Jihan mengungkapkan bahwa Lampung tengah berada pada momentum penting bonus demografi. Dari total 9,52 juta penduduk, sekitar 70 persen berada pada usia produktif.
“Kondisi ini harus dikelola melalui kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat agar benar-benar menjadi pengungkit kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, bonus demografi bisa menjadi berkah jika diorkestrasi dengan baik. Sebaliknya, tanpa pengelolaan yang tepat, justru berpotensi menjadi beban.
Dari sisi makro ekonomi, Jihan menyebut Lampung menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menyentuh Rp523 triliun dalam lima tahun terakhir.
Namun, struktur ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor pertanian sekitar 24 persen menjadi tantangan tersendiri. Hal ini karena sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk mentah.
“Hilirisasi menjadi kunci. Kopi, singkong, hingga jagung tidak boleh lagi berhenti sebagai bahan mentah. Harus ada pengolahan di daerah agar manfaat ekonominya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Jihan juga menyoroti sejumlah persoalan lain seperti degradasi lahan, praktik pertanian yang belum sepenuhnya berkelanjutan, hingga rendahnya kepatuhan pengelolaan limbah industri.
Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), capaian Lampung saat ini telah mencapai 75 persen atau 161 dari 214 indikator. Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan formal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai program strategis, di antaranya “Desaku Maju” sebagai pengungkit ekonomi desa, pengembangan perhutanan sosial, penggunaan pupuk organik cair, serta penguatan ketahanan pangan berbasis hilirisasi.
Upaya ini juga diperkuat dengan komitmen menjaga lingkungan, termasuk penanganan konflik satwa di kawasan Taman Nasional Way Kambas serta reformasi pengelolaan sampah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan bahwa narasi besar seperti bonus demografi dan Indonesia Emas tidak boleh berhenti sebagai jargon tanpa realisasi.
Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia dalam 20 tahun ke depan. Namun, peluang tersebut bisa gagal jika tidak mampu keluar dari jebakan middle income trap atau negara berpendapatan menengah.
“Pertanyaannya, apakah bonus demografi ini akan menjadi kenyataan atau sekadar menjadi diksi yang nanti kita kenang seperti ‘tinggal landas’ di masa lalu,” ujarnya.
Bima menekankan empat kunci utama menuju negara maju, yakni visi nasional berkelanjutan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Ia juga menyoroti tantangan berupa lemahnya sinkronisasi kebijakan, minimnya kebijakan berbasis riset, serta ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Bima menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data, bukan sekadar simbolik. Program seperti pengurangan emisi dan kegiatan lingkungan harus memiliki dampak yang terukur.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan (center of knowledge), think tank, sekaligus innovation hub yang mampu menjembatani kesenjangan antara riset dan kebijakan.
“Perguruan tinggi harus menjadi penghubung antara data, kebijakan, dan implementasi di lapangan. Di sinilah kunci harmonisasi pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Seminar ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk memastikan pembangunan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berdaulat dan berkelanjutan. (red)
