Gantanews.co – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan capaian pertumbuhan pembangunan secara makro sekaligus menegaskan arah transformasi ekonomi daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026) itu menjadi forum strategis dalam menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa ekonomi Lampung saat ini masih menunjukkan tren positif. Berdasarkan data dari Bank Indonesia Perwakilan Lampung, ekonomi Lampung saat ini masih menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan di atas 5 persen.
Ia juga menjelaskan, struktur ekonomi Lampung masih sangat ditopang sektor pertanian. Dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai kisaran Rp500 triliun pada 2025, sekitar sepertiganya berasal dari sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan.
“Lebih dari dua juta kepala keluarga menggantungkan hidup pada sektor ini. Karena itu, peningkatan kesejahteraan petani akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.
Gubernur Mirza juga mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan di sektor pangan mulai menunjukkan dampak nyata terhadap ekonomi daerah. Pemerintah Pusat melalui kebijakan harga komoditas dinilai telah memberikan dampak signifikan. Harga gabah dan jagung kini dijaga pada level yang lebih menguntungkan petani.
Dampak tersebut, lanjutnya, terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk kenaikan penjualan kendaraan bermotor di daerah-daerah sentra pertanian yang tumbuh signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
“Ini menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi bergerak dari desa,” katanya.
Untuk menjaga tren pertumbuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan sektor pertanian sebagai ujung tombak pembangunan dalam RKPD 2027. Sejumlah strategi disiapkan, antara lain penguatan hilirisasi komoditas, stabilisasi harga di tingkat petani, pembangunan infrastruktur pendukung, serta digitalisasi pertanian.
Selain itu, penguatan ekonomi desa juga menjadi fokus melalui berbagai program, seperti pengembangan pupuk organik cair, penyediaan fasilitas pengering (dryer) hasil pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis desa.
Gubernur Mirza menyebut, kebutuhan dryer di Lampung mencapai sekitar 500 unit untuk mengurangi distribusi bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah di tingkat petani.
“Kita ingin komoditas tidak lagi keluar dalam bentuk mentah, tetapi sudah memiliki nilai tambah di desa,” ujarnya.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya percepatan hilirisasi industri melalui pengembangan kawasan industri di sejumlah wilayah strategis di Lampung. Langkah ini dinilai mampu menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Selain sektor pertanian dan industri, pengembangan sektor pariwisata dan energi terbarukan juga menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah. Gubernur Mirza menilai Lampung memiliki potensi besar, terutama karena didukung konektivitas infrastruktur yang semakin baik dan kedekatan geografis dengan pasar utama.
Di sisi lain, Gubernur Mirza juga memaparkan capaian pembangunan infrastruktur sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi. Ia menyebutkan, kondisi kemantapan jalan provinsi terus mengalami peningkatan, dari sekitar 77–78 persen pada 2024, menjadi 79 persen pada 2025, dan ditargetkan mencapai 87–88 persen pada 2026.
“Target kita pada 2028–2029 kemantapan jalan bisa mencapai 92 persen. Ini penting untuk menurunkan biaya logistik dan memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat,” jelasnya.
Pembangunan infrastruktur tersebut, jelasnya, diarahkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, khususnya dalam menunjang sektor pertanian, industri, dan pariwisata.
Selain pembangunan infrastruktur fisik, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk bekerja secara transparan, akuntabel, serta mengedepankan integritas dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan ada lagi pungutan liar dan hambatan birokrasi yang tidak perlu. Kita ini pelayan masyarakat, maka berikanlah pelayanan yang terbaik,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Digitalisasi dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang modern dan responsif.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya peran Musrenbang sebagai forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Ia menyatakan Musrenbang tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum evaluasi capaian pembangunan dan penajaman kebijakan tahun ketiga RPJMD.
Restuardy juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan keterpaduan perencanaan dan pendanaan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Kurniawan Ariadi menyoroti pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi nasional diarahkan mencapai 6,3 hingga 7,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju target 8 persen pada 2029.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berkualitas dengan didukung peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan industri.
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan mampu menghasilkan program-program konkret yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Dengan sinergi semua pihak, diharapkan kebijakan yang dirumuskan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi desa, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung. (rls/kmf)