Perbesar

Gantanews.co – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penetapan lokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah diusulkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya dari kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini menjadi bagian dari Asta Cita dan diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang setara.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, atau yang akrab disapa Jihan, bersama sejumlah pejabat provinsi, termasuk Kepala Dinas Sosial Aswarodi dan Kepala BPKAD Marindo Kurniawan, telah melakukan peninjauan langsung ke dua lokasi alternatif di Kota Baru pada Kamis (25/4/2025).

Dua lokasi yang diusulkan adalah:

• Lahan kosong seluas 10 hektare, yang telah disurvei oleh tim Kementerian Sosial;

• Lahan dengan bangunan eksisting seluas 80 hektare, yang masih dalam tahap evaluasi.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah amanah mulia dari Presiden dan harus kita dukung penuh. Saya minta semua OPD terkait bergerak cepat dan menyeluruh, mulai dari kesiapan fisik hingga penyusunan instrumen pendukung lainnya,” tegas Jihan.

Sekolah Rakyat dirancang untuk melayani jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks dengan sistem boarding school atau berasrama. Seluruh biaya pendidikan, termasuk kebutuhan tinggal dan belajar siswa, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Kuota awal yang direncanakan adalah 100 siswa per jenjang pendidikan, sehingga totalnya mencapai 300 siswa.

Kurikulum Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pelajaran umum, tetapi juga penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan praktis. Hal ini sejalan dengan misi besar menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, menegaskan bahwa program ini merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dukungan penuh dari pemerintah daerah. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan. (red)