Bjorka Diduga Bocorkan Data Pajak Sejumlah Pejabat, Termasuk Presiden Jokowi dan Gibran

Perbesar

Gantanews.co – Peretas bernama Bjorka kembali mencuat setelah diduga membocorkan data penting sejumlah pejabat negara, termasuk data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta beberapa menteri. Informasi kebocoran ini pertama kali diungkapkan oleh Konsultan Keamanan Siber, Teguh Aprianto, melalui akun Twitter/X miliknya pada Rabu (18/9/2024)

Beberapa nama menteri yang juga diduga datanya bocor mencakup Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Berdasarkan informasi yang disampaikan Teguh, sekitar enam juta data NPWP dilaporkan dijual dengan harga Rp150 juta.

Menanggapi kabar tersebut, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku masih memeriksa keabsahan data yang bocor. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyatakan bahwa tim teknis DJP saat ini tengah melakukan investigasi lebih lanjut.

“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujar Dwi.

Sampel data yang diungkapkan Bjorka termasuk data pribadi milik Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, serta Menteri Sri Mulyani dan Budi Arie Setiadi. Sampel ini terdiri dari 10.000 data, dan berikut adalah jenis informasi yang dibocorkan:

1. NIK
2. NPWP
3. Nama
4. Alamat (kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi)
5. Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
6. Nama KLU
7. Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
8. Nama Kantor Wilayah (Kanwil)
9. Telepon
10. Fax
11. E-mail
12. Tempat dan tanggal lahir
13. Tanggal pendaftaran
14. Status Pengusaha Kena Pajak (PKP)
15. Tanggal pengukuhan PKP
16. Jenis Wajib Pajak
17. Badan hukum

Dengan adanya kebocoran data ini, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam menghadapi kemungkinan penipuan yang memanfaatkan data pribadi mereka. DJP dan para ahli keamanan siber pun terus berupaya menyelidiki dan memastikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak dari insiden ini. (red)