DPP Golkar Gelar Pleno untuk Menyikapi Pengunduran Diri Airlangga Hartarto

Perbesar

Gantanews.co – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan mengadakan rapat pleno pada Selasa (13/8) untuk membahas pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum. Keputusan ini muncul setelah Airlangga secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu (11/8). Meskipun Airlangga sudah menyatakan mundur, legitimasi resmi atas pengunduran diri tersebut masih harus diperoleh melalui rapat pleno yang akan digelar.

Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, menegaskan bahwa secara formal (de jure), Airlangga masih memegang jabatan Ketua Umum hingga rapat pleno memberikan persetujuannya.

“Secara de jure, Bapak Airlangga Hartarto masih menjabat sebagai ketua umum. Pengunduran diri ini harus dilegitimasi oleh rapat pleno,” ungkap Doli.

Doli juga menyatakan bahwa jika rapat pleno menyetujui pengunduran diri Airlangga, maka secara otomatis dia akan resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum. Doli merupakan salah satu petinggi Golkar yang hadir di rumah dinas Airlangga di kompleks Menteri Widya Chandra saat pengunduran diri tersebut diumumkan. Meskipun pengunduran diri ini mengejutkan, Doli memastikan bahwa organisasi partai akan terus berjalan dengan baik. Tugas-tugas kepartaian saat ini dijalankan oleh sebelas wakil ketua umum partai sesuai dengan bidang masing-masing.

Baca juga: Perjalanan Airlangga di Golkar dan Alasan dibalik Keputusan Mundur dari Ketum Golkar

Sebelas wakil ketua umum yang menjalankan roda organisasi tersebut antara lain Adies Kadir, Bambang Soesatyo, Firman Soebagyo, Agus Gumiwang, Dito Ariotedjo, dan beberapa lainnya. Sementara itu, Adies Kadir dan Meutya Hafidz, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, menyerukan kepada seluruh kader partai untuk tetap tenang dan menjaga soliditas, terutama menjelang Pilkada 2024.

Terkait isu pergantian Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla menegaskan bahwa ketum Golkar harus berasal dari kader internal partai. Ia menyebutkan bahwa calon Ketua Umum harus memiliki pengalaman minimal lima tahun di kepengurusan pusat dan satu tahun di tingkat provinsi. Hingga Munas Desember mendatang, posisi Ketua Umum akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yang akan diputuskan dalam rapat pleno.

Menurut Jusuf Kalla, di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar berhasil meningkatkan jumlah kursi di DPR dari 85 menjadi 102 pada Pemilu 2024. Ia menilai tidak ada tekanan dari internal partai yang mendorong Airlangga untuk mundur. Jusuf Kalla juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah partai dengan tetap menjalankan agenda kepengurusan yang telah direncanakan, termasuk Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar pada Desember 2024.

Sebelumnya, Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum Golkar periode 2004-2009, mengaku tidak mengetahui pasti alasan pengunduran diri Airlangga. Ia menduga adanya tekanan eksternal yang mungkin mempengaruhi keputusan tersebut, meskipun ia tidak menepis kemungkinan bahwa Airlangga memiliki alasan pribadi. (red)