Perbesar

LAMPUNG TIMUR – Kedua kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi terhadap Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sekaligus melihat proges dari supervisi yang pernah dilakukan.

Ada delapan indikator yang ditetapkan KPK dalam rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi di semua daerah, termasuk Lampung Timur.

“Di antaranya terkait Perizinan, Dana Desa, Pengadaan Barang dan Jasa, Aset, Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP), Manajemen ASN, Perencanaan Penganggaran dan Pendidikan,” ungkap Ketua Divisi Pencegahan KPK RI Dian Patria, di aula Pemkab Lampung Timur, yang dihadiri bupati Lamtim dan seluruh kepala OPD, Senin (14/10/19).

Dijelaskan Patria, melakukan supervisi pencegahan korupsi agar tidak ada lagi praktek korupsi dan penyimpangan pada kegiatan atau pelaksanaan kegiatan yang ada.

“Selain melakukan supervisi pencegahan, kita juga mau melihat proges dari supervisi yang pernah kita lakuka,” ungkapnya.

Menurut Patria, secara keseluruhan progres terhadap supervisi di Lampung sudah mencapai 52 persen.

“Meski kita sudah pernah melakukan suvervisi pencegahan pada pemerintah kabupaten Lamtim, namun kita selalu sampaikan dan menganjurkan agar sistemnya harus dibenahi, sehingga tidak ada lagi suap menyuap, penyimpangan dan praktek korupsi di Kabupaten Lampung Timur ini,” ungkapnya.

Sementara Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari, hasil rapat evaluasi di Solo beberapa waktu yang lalu, hari ini adalah merupakan tindak lanjut untuk melihat progresnya.

“Kita selalu melakukan evaluasi disetiap sektor yang ada agar lebih baik. Oleh karena itu, saya selalu mewanti wanti terhadap tindak pidana yang mungkin terjadi pada aparatur kita,” jelasnya.

Terkait rendahnya penyerapan jumlah anggaran secara umum, namun dilihat per sektor maka hal itu tidak sama.

“Namun tetap kita memberikan support dan dukungan agar segera kita lakukan percepatan penyerapan anggaran karena ini sudah bulan Oktober,” tandasnya. (Ahmad/JJ).