Soal Vaksinasi Rendah, Ketum Masyumi Beri Penjelasan Super Mengejutkan

Perbesar

GANTANEWS,CO – Soal Capaian vaksinasi rendah di Provinsi Sumatera Barat tak dipusingkan oleh tokoh setempat, bahkan ditegaskan bahwa hal itu disebabkan oleh karakter potitif masyarakat Sumbar yang egaliter dan tak mudah termakan hoaks.

Menurut Ketua Umum Masyumi Sumbar, Ustadz Budiman vaksinasi rendah di Sumbar karena sejumlah hal mengurai panjang lebar. Ia berpendapat, pertama yang perlu diketahui tujuan vaksin adalah untuk kesehatan. Kedua, ada pandangan berbeda antara eks Menkes, Terawan dan dokter Siti Fadilah.

Lantaran, vaksin yang berasal dari China merupakan negara komunis diprioritaskan. Sementara vaksin yang diproduksi dari negara sendiri tidak difasilitasi. Hal ini pendapat dokter Terawan.

Sedangkan dokter Siti Fadilah berpendapat vaksin bukan lah hal yang diharuskan. Karena ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa menerima vaksin.

“Ketiga, bahwa sebenarnya yang tahu kesehatan itu diri kita sendiri atau orang lain? Kita ini orang-orang yang tangguh, ada sebagian dokter yang berpendapat seperti ini, ada pula yang beda,” ujar Budiman dalam acara Advokat Sumbar Bicara, seperti dikutip dari harianhaluan.com, Senin, 4 Oktober 2021.

Budiman mengurai soal vaksin masih perlu kajian selama dua tahun. Namun pandemi belum satu tahun berjalan, vaksin sudah keluar. Bahkan tanggal kadaluarsanya sudah dekat. Apakah ini kabar hoaks atau bukan.

“Jadi masyarakat Sumbar dan Aceh dikatakan gampang termakan Hoaks. Masyarakat Sumbar orangnya egaliter karena tidak gampang menuruti sesuatu apalagi hoaks,” tegas Budiman.

Menurut Budiman, masyarakat Sumbar merupakan orang yang selalu memikirkan dampak baik atau buruknya. Bahkan memiliki filosofi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kibatullah.

“Jangan sampai kita syirik, seakan-akan vaksin ini lah yang menyembuhkan covid-19. Ulama juga ikut tertuduh, kalau berbicara pandemi sebetulnya ini adalah masalah iman bukan imun. Dengan iman itulah imunnya muncul,” imbuh Budiman.

Budiman menambahkan, jika vaksin dipaksakan ketika nanti terjadi apa-apa siapa yang akan bertanggung jawab. Akan lebih baik dibuat payung hukumnya, misalkan jika setelah divaksin dan meninggal dapat asuransi.

Budiman pun menyarankan Sumbar belajar dari DKI Jakarta. Gubernur Anies Baswedan berupaya memperlihatkan transparansi kepada masyarakat. Sebagai contoh ketika Covid-19 meledak di Jakarta, Gubernurnya menyampaikan kasus tersebut terjadi karena hal ini dan ini dan meminta maaf kepada masyarakat. (*/ADIP)