Gantanews.co – Korea Selatan (Korsel) mengguncang dunia, bukan karena K-popnya tapi pengumuman tiba-tiba yang membuat banyak negara khawatir dan was-was.
Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa malam (3/12) waktu setempat dengan mengejutkan mengumumkan darurat militer di Korea Selatan. Langkah ini dipicu oleh tuduhan bahwa oposisi melakukan “kegiatan anti-negara” yang mengancam tatanan konstitusional negara.
Namun, hanya berselang beberapa jam, pada Rabu pagi (4/12), darurat militer tersebut dicabut setelah parlemen sepakat untuk mengakhirinya.
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, Presiden Yoon menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk “memberantas pasukan pro-Korea Utara” dan melindungi sistem demokrasi liberal Korea Selatan. Keputusan ini memicu reaksi keras di dalam negeri dan internasional.
Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, yang mewakili oposisi, menyebut pengumuman darurat militer tersebut sebagai tindakan inkonstitusional.
“Presiden Yoon mengancam tatanan negara dengan alasan yang tak dapat dibenarkan,” tegasnya.
Partai oposisi juga mendesak parlemen untuk segera membatalkan keputusan itu.
Respons Internasional dan Kritik Pedas
Pemerintah Amerika Serikat langsung memantau situasi. Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, menyatakan kekhawatiran atas perkembangan ini dan menekankan pentingnya penyelesaian konflik politik secara damai.
“Kami berharap segala perselisihan diselesaikan sesuai aturan hukum,” katanya.
Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat, pendukung Yoon, juga terpecah. Beberapa anggotanya, termasuk Han Dong-hoon, menilai keputusan Yoon sebagai langkah gegabah yang memperkeruh situasi politik negara.
Pencabutan yang Cepat
Setelah Majelis Nasional melakukan pemungutan suara pada dini hari Rabu (4/12), kabinet Yoon memutuskan mencabut darurat militer sekitar pukul 4:30 pagi waktu setempat. Presiden Yoon, dalam pernyataan lanjutan, mengatakan, “Saya mendengar aspirasi rakyat dan menarik kembali keputusan ini demi stabilitas nasional.”
Namun, keputusan tersebut tidak menghentikan kritik. Pemimpin oposisi Hwang Un-ha dari Partai Pembangunan Kembali Korea bahkan mengancam akan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon atas apa yang disebutnya “penyalahgunaan kekuasaan.”
Pengumuman dan pencabutan darurat militer ini meninggalkan tanda tanya besar bagi rakyat Korea Selatan. Langkah drastis seperti ini jarang terjadi di negara demokrasi maju. Meski darurat militer telah dicabut, kegaduhan politik diprediksi akan terus memanas, dan tekanan terhadap pemerintahan Yoon semakin meningkat.
Sementara itu, pengamat internasional mengamati dampak situasi ini terhadap stabilitas kawasan dan hubungan strategis antara Korea Selatan dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat. (red)
