Selamatkan Lampung Selatan, TEC Pastikan Tidak Ada Jual-Beli Jabatan dan Setoran Proyek

Perbesar

GANTANEWS.CO, Lampung Selatan – Untuk menyelamatkan Lampung Selatan (Lamsel), Bakal calon Bupati Toni Eka Chandra (TEC) memastikan tidak ada jual-beli jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Fee (Setoran) Proyek.

Hal ini sudah berulang kali dikatakan TEC. Ia kembali menegaskannya dalam acara Ngopi Bareng Bang Aca yang tayang di Radar Lampung TV tadi malam, Senin (22/06/2020).

Anggota DPRD Lampung empat periode Dapil Lamsel itu juga akan meningkatkan tunjangan kinerja ASN, tegas dalam memimpin dan komitmen memberantas Korupsi.

’’Mereka (ASN) akan mengambil sesuatu manakala dapat jabatan menyerahkan sesuatu. Saya tekankan tidak ada jual-beli jabatan, tidak ada fee proyek, dan tunjangan kinerja kita tinggikan. Kemudian, ketegasan dari pemimpin, kalau kita tegas, sampai ke bawah pun akan tegas,” kata TEC seperti dilansir radarlampung, Selasa (23/06).

Ketua FKPPI Lampung itu juga mengaku dapat dukungan dari Anggota DPR-RI Fraksi Demokrat, Zulkifli Anwar yang juga mantan Bupati Lamsel untuk menyelamatkan daerah yang dikenal dengan Ragom Mufakat tersebut.

“Pak Zulkifli Anwar bilang ke saya, ’Tony, selamatkan Lamsel. Aku dukung sebagai kakak. Kalau partai sudah menentukan sikap, aku tidak bisa ikut. Tapi kalau Demokrat ada di dalamnya, aku bisa ikut’,” katanya.

TEC menilai selama ini masih ada pengelolaan pemerintahan Lamsel yang kurang baik. Ia menilai jika kepala daerah hanya mengandalkan APBD, maka 50 tahun ke depan Lamsel tidak akan pernah maju.

”Tata kelola pemerintahan bukan tanggung jawab kepala daerah saja, tapi kepala OPD sampai ke bawah. Kepala daerah jadi pemegang kebijakan, butuh yang punya inovasi, punya semangat untuk lompatan pembangunan, tidak hanya berpatokan pada APBD. Jika hanya mengandalkan APBD, siapa pun pemimpinnya, 50 tahun ke depan Lamsel tidak akan pernah maju,” paparnya.

TEC mengaku menyelamatkan Lamsel adalah memperbaiki dan memajukan pembangunan. Ia juga menyoroti APBD yang merupakan uang rakyat tidak dibelanjakan dan malah didepositokan.

’’Lamsel baru dapat musibah bermasalah dengan korupsi. Terjadi kemunduran penggunaan APBD misalnya. seyogyanya bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya, bahkan banyak sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Anggaran itu kan harus dibelanjakan. Itu uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Ada anggaran Rp250 miliar tidak bisa digunakan dan justru didepositokan. Kemudian, indeks pembangunan manusia (IPM)-nya rendah, begitu juga dengan nilai tukar petani (NTP), masyarakat Lamsel yang menempuh pendidikan tinggi sangat kecil. Angka kemiskinan tinggi dampak terhadap Covid-19, angka PHK cukup tinggi. Yang saya maknai dari kalimat itu, hal-hal inilah yang harus diselamatkan. Bagaimana Lamsel harus sejajar dengan kabupaten lain,” jelasnya. (radarlampung/red).