Jika Jadi Bupati Lamsel, Hipni dan TEC Pastikan Tidak Ada Setoran Proyek

waktu baca 2 menit
Ilustrasi Korupsi (GANTANEWS.CO)

GANTANEWS.CO, Lampung Selatan – Demi menyelamatkan Lampung Selatan, dua Bakal Calon Bupati, Hipni dan Toni Eka Chandra (TEC) ternyata memiliki komitmen yang sama.

Keduanya memastikan tidak ada Fee (Setoran) Proyek pembangunan jika terpilih menjadi Bupati di Bumi Ragom Mufakat yang diketahui Kepala Daerah sebelumnya (Zainudin Hasan) tersandung kasus korupsi.

Hipni mengungkapkan komitmennya itu sebagai jurus jitu mewujudkan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Saya komitmen tidak akan main fee proyek. Ini untuk memastikan kualitas pembangunan, mewujudkan jalan mulus hingga pedesaan,” katanya seperti dilansir translampung, Minggu (5/7/2020).

Hipni yang juga pengusaha Lampung Selatan itu akan membuat regulasi dan sistem pengawasan agar program itu berjalan.

“Saya tinggal jual regulasi, bentuk BUMD yang menyediakan material infrastruktur proyek. Rekanan harus beli material sesuai RAB dan sesuai kualitas. Dengan begitu, pemda dapat mengecek kualitas material yang digunakan rekanan,” ujarnya.

Suami Yuti Ramayanti itu berharap dengan hal tersebut pembangunan akan lebih berkualitas dan menjadi lebih baik.

“Karena tidak ada potongan fee proyek, kualitas pembangunan akan lebih baik, dengan begitu, tercipta sistem pengawasan karena pemkab dapat mengontrol. Dari sisi usaha, keuntungan yang dicapai BUMD tersebut berbanding lurus prosentase keuntungan merupakan hak pendapatan kepala daerah yang sah,” jelasnya.

Sebelumnya, Komitmen memberantas setoran (Fee) proyek juga berulang kali disampaikan TEC. Ia kembali menegaskannya dalam acara Ngopi Bareng Bang Aca yang tayang di Radar Lampung TV tadi malam pada Senin (22/06/2020).

Anggota DPRD Lampung empat periode Dapil Lamsel itu juga akan meningkatkan tunjangan kinerja ASN, tegas dalam memimpin dan komitmen memberantas Korupsi.

’’Mereka (ASN) akan mengambil sesuatu manakala dapat jabatan menyerahkan sesuatu. Saya tekankan tidak ada jual-beli jabatan, tidak ada fee proyek, dan tunjangan kinerja kita tinggikan. Kemudian, ketegasan dari pemimpin, kalau kita tegas, sampai ke bawah pun akan tegas,” kata TEC.

TEC mengaku menyelamatkan Lamsel adalah memperbaiki dan memajukan pembangunan. Ia juga menyoroti APBD yang merupakan uang rakyat tidak dibelanjakan dan malah didepositokan.

’’Lamsel baru dapat musibah bermasalah dengan korupsi. Terjadi kemunduran penggunaan APBD misalnya. seyogyanya bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya, bahkan banyak sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Anggaran itu kan harus dibelanjakan. Itu uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Ada anggaran Rp250 miliar tidak bisa digunakan dan justru didepositokan,” jelasnya. (Net/red).

Follow me in social media: