Anggaran BOK Dinkes Lampura Sarat ‘Mainan’
LAMPUNG UTARA-Pengelolaan sejumlah anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Utara (Lampura) sarat permainan. Tercatat, ada tiga anggaran Dinkes Lampura yakni Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dana Operasional Puskesmas (DOP) tahun 2017 dan 2018 terindikasi menyimpang.
Temuan ini terungkap, saat puluhan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Lampung mendesak Kejari Lampura untuk melakukan langkah hukum atas temuan itu.
“Kami mendorong Kajari cepat merespon dugaan kasus korupsi yang berindikasi merugikan keuangan Negara. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut,” ujar Koordinator Aksi Ali Muktamar, usai audensi di Kejari Lampura, Kamis (14/11/19).
Diungkapkan Ali, indikasi korupsi di Dinas Kesehatan seperti dana BOK tahun 2017 sebesar Rp. 12.149.800.000,- tetapi yang terealisasi hanya sebesar Rp. 9.994.198.600.
Otomatis yang tersisa dari anggaran tersebut sebesar Rp. 2.205.601.400,- namun Dinas Kesehatan hanya memulangkan uang sisa tersebut melalui Bank Lampung hanya sebesar Rp. 26.925.000. Lantas kemana raibnya uang sebesar Rp. 2.218.676.400,-. Belum lagi program lainnya.
“Ini indikasi kuat bahwa ada korupsi dan kerugian uang negara. Karenanya kami mendesak Kejari untuk serius dalam penanganannya,” tegasnya.
Terpisah, Kasie Inteligent (Kastel) Kejari Lampura Hafiedz mengatakan, kasus BOK, DOP dan JKN ini memang telah menjadi skala prioritas penanganannya. Kepala Kejari (Kajari) pun mendorong dan mendesak bagian Pidsus agar segera menuntaskannya.
“Tanpa diminta temen-temen GMBI kasus ini memang telah menjadi prioritas utama penanganannya. Yang pasti kami semaksimal mungkin mengusut dan menuntaskannya. Dan kami juga mohon dukungan dari semua pihak agar kasus ini cepat ada kesimpulan,” ujar Hafiedz. (Anto/JJ).
Follow me in social media:
